Surat Keputusan Bawaslu RI Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Penetapan DCS Anggota DPR, DPD dan DPRD

download: bawaslu.go.id

URGENSI PENGAWASAN PARTISIPATIF

tulisan oleh : ahsanul minan

Anggaran Dipotong, Pengawasan Partisipatif Terancam Gagal

Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa salah satu alokasi anggaran Bawaslu adalah untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif. Jika, anggaran jadi dipotong maka pengawasan tersebut terancam gagal.

“Jika terjadi ‘kiamat kecil’ (anggaran dipotong ,-Red) , terpaksa beberapa program partisipatif akan dikoreksi secara tajam,” ujar Muhammad di depan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dalam RDP, di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurutnya, sejauh ini Bawaslu sudah berupaya mengembangkan bentuk kerja sama partisipatif dengan semua elemen, seperti ormas, media massa, dan perguruan tinggi. Bahkan, rencananya Bawaslu akan merekrut mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi mitra pengawas Pemilu. Langkah tersebut juga sudah mendapat restu dari Presiden RI.

Namun, terkait dengan pemotongan anggaran, Bawaslu harus memikirkan ulang rencana tersebut. Padahal, langkah tersebut diyakini dapat menekan tingkat pelanggaran. Bahkan, Bawaslu juga mengusulkan agar saksi parpol di TPS ditiadakan dan diganti oleh Pengawas Pemilu.

“Kami pernah diskusi dengan partai politik, jika menyiapkan saksi satu partai bisa habis uang banyak. Saya usulkan ada pengawas pemilu yang menjadi saksi semua partai, dan bertindak secara netral,” tutur Muhammad.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azhar Romli mendukung usulan Bawaslu tersebut dan meminta agar DPR RI memperjuangkan anggaran Bawaslu agar tidak dipotong. Bahkan, menurutnya harus ada tambahan dan diprioritaskan daripada yang lain.

“Di tempat saya ada 49 TPS, jika hanya ada satu PPL, maka gemporlah PPL nya. Ini (anggaran ,-Red) memang harus didukung bagi Bawaslu,” ucapnya. [FS] sumber

Bawaslu Minta Masyarakat Percaya Partai Politik

Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta masyarakat agar tidak apriori terhadap partai politik peserta Pemilu, karena citra buruk parpol dibuat oleh oknum partai dan bukan struktur parpol secara keseluruhan.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak antipati terhadap parpol. Parpol masih berada di jalan yang benar dan masih menerima aspirasi masyarakat,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, dalam pembukaan Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat, di Surakarta, Rabu (5/6).

Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat merupakan program Bawaslu dalam rangka melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu dan mempererat kerja sama dengan partai politik. Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh partai politik peserta Pemilu 2014. 

Lebih lanjut menurut Muhammad, demokrasi di Indonesia akan mengalami kehancuran jika masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik. Seperti yang diketahui, parpol merupakan kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan di Indonesia.

Oleh karena itu, Bawaslu akan terus mengupayakan untuk bekerja sama dengan parpol politik untuk membantu Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu. Antara parpol satu dan parpol yang lainnya, dapat saling mengawasi sehingga ada kondisi persaingan sehat antara peserta Pemilu.

Sementara itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Idam Samawi mengakui bahwa memang ada masalah dalam oknum-oknum parpol yang telah membuat citra buruk parpol secara keseluruhan. Namun, ia meminta kepada masyarakat tidak menghakimi parpol atas tindakan tersebut.

“Yang busuk oknumnya, bukan parpolnya. Saya apresiasi Bawaslu yang mau bekerja sama dengan parpol,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar, Taufik Effendy mengatakan parpol memang menjadi satu-satunya alat yang menyiapkan kadernya untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin pada masa mendatang. Oleh karena itu, demokrasi di internal partai harus dibangun terlebih dahulu sebelum beranjak pada politik di nasional.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Sutiyoso mengungkapkan bahwa penjaringan calon-calon yang akan duduk di parlemen harus dilakukan dengan mengedepankan nilai integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap konstituen.

“Siapapun yang terpilih untuk berkuasa nanti, tidak boleh melupakan konstituen yang telah memilih dia. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi ataupun partainya,” tuturnya. [FS]

sumber