Anggaran Dipotong, Pengawasan Partisipatif Terancam Gagal

Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa salah satu alokasi anggaran Bawaslu adalah untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif. Jika, anggaran jadi dipotong maka pengawasan tersebut terancam gagal.

“Jika terjadi ‘kiamat kecil’ (anggaran dipotong ,-Red) , terpaksa beberapa program partisipatif akan dikoreksi secara tajam,” ujar Muhammad di depan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dalam RDP, di Jakarta, Rabu (12/6).

Menurutnya, sejauh ini Bawaslu sudah berupaya mengembangkan bentuk kerja sama partisipatif dengan semua elemen, seperti ormas, media massa, dan perguruan tinggi. Bahkan, rencananya Bawaslu akan merekrut mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi mitra pengawas Pemilu. Langkah tersebut juga sudah mendapat restu dari Presiden RI.

Namun, terkait dengan pemotongan anggaran, Bawaslu harus memikirkan ulang rencana tersebut. Padahal, langkah tersebut diyakini dapat menekan tingkat pelanggaran. Bahkan, Bawaslu juga mengusulkan agar saksi parpol di TPS ditiadakan dan diganti oleh Pengawas Pemilu.

“Kami pernah diskusi dengan partai politik, jika menyiapkan saksi satu partai bisa habis uang banyak. Saya usulkan ada pengawas pemilu yang menjadi saksi semua partai, dan bertindak secara netral,” tutur Muhammad.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azhar Romli mendukung usulan Bawaslu tersebut dan meminta agar DPR RI memperjuangkan anggaran Bawaslu agar tidak dipotong. Bahkan, menurutnya harus ada tambahan dan diprioritaskan daripada yang lain.

“Di tempat saya ada 49 TPS, jika hanya ada satu PPL, maka gemporlah PPL nya. Ini (anggaran ,-Red) memang harus didukung bagi Bawaslu,” ucapnya. [FS] sumber